Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membawa sejumlah perubahan penting dalam tata kelola pengadaan, khususnya pada sektor jasa konstruksi. Peraturan ini hadir sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam lingkup pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.
Perubahan signifikan dalam Perpres 46 Tahun 2025 ini meliputi berbagai aspek pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi, baik melalui tender, seleksi, pengadaan langsung, swakelola, maupun melalui mekanisme e-Katalog dan e-Purchasing. Pembaruan ini muncul sebagai respons atas berbagai tantangan yang selama ini dihadapi oleh para pelaku pengadaan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA), dan Pejabat Pengadaan (PP) dalam melaksanakan proyek konstruksi secara profesional dan akuntabel.
Sejalan dengan perkembangan regulasi tersebut, muncul kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan di bidang konstruksi agar dapat melaksanakan pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Bimbingan Teknis Pelaksanaan Jasa Konstruksi dan Implementasi e-Katalog Konstruksi versi 6 terbaru ini diadakan sebagai upaya untuk memastikan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan terbaru, serta praktik terbaik dalam melaksanakan pengadaan konstruksi secara efektif dan efisien.
Pengadaan jasa konstruksi melalui tender, seleksi, pengadaan langsung, swakelola, e-Katalog, dan e-Purchasing memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda. Misalnya, dalam mekanisme tender, ada proses evaluasi dan seleksi penyedia yang lebih ketat dibandingkan dengan pengadaan langsung. Sementara itu, e-Katalog versi 6 terbaru menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi elektronik, sehingga proses pengadaan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Namun, meskipun e-Katalog Konstruksi versi 6 membawa sejumlah kemudahan, tidak sedikit tantangan yang masih dihadapi dalam penerapannya di lapangan. Beberapa di antaranya adalah pemahaman teknis tentang pencantuman produk, prosedur transaksi e-Purchasing, hingga simulasi penggunaan aplikasi yang sering kali membutuhkan bimbingan praktis dan simulasi nyata.
Oleh karena itu, bimbingan teknis ini tidak hanya memaparkan teori, tetapi juga memberikan ruang untuk simulasi praktik langsung agar peserta mampu memahami dengan baik prosedur pencantuman produk dalam katalog elektronik, serta teknik transaksi melalui e-Purchasing. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku pengadaan dapat mengoptimalkan pemanfaatan katalog elektronik dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
Selain itu, bimbingan teknis ini juga menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan, dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan. Dengan memahami pokok-pokok perubahan dalam Perpres 46 Tahun 2025, peserta diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan pengadaan di instansi masing-masing dengan ketentuan terbaru, sehingga mampu mendukung tercapainya proyek konstruksi yang berkualitas dan tepat waktu.
Secara keseluruhan, Bimbingan Teknis Pelaksanaan Jasa Konstruksi dan Implementasi e-Katalog Konstruksi versi 6 ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pengelola pengadaan konstruksi di lingkungan pemerintahan. Melalui bimbingan ini, peserta akan mendapatkan pengetahuan yang komprehensif mengenai perubahan regulasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengadaan jasa konstruksi, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Jasa Konstruksi dan Implementasi e-Katalog Konstruksi versi 6 ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif kepada para pelaku pengadaan tentang perubahan regulasi dalam Perpres No. 46 Tahun 2025, serta meningkatkan kemampuan dalam mengimplementasikan e-Katalog Konstruksi versi 6. Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan para pelaku pengadaan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Hari 1
Hari 2
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital (LKPP)
Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Direktur Pasar Digital Pengadaan
2
Hari
Pelatihan
11 - 12
Juni
2026
08:00
-
17:00 WIB
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), adalah lembaga Pendidikan dan Pelatihan, dan telah berkiprah sejak 2005, saat ini LPKN telah tersertifikasi ISO manajemen mutu ISO 90001 2015 serta ISO Pendidikan 21001 2018, tahun 2020 dan 2021 juga mendapatkan 2 rekor MURI, sebagai penyelenggaran pelatihan terbanyak se Indonesia. LPKN telah Terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI dan telah dipercaya oleh puluhan ribu Instansi Pemerintah serta BUMN, dan juga telah menghasilkan alumni lebih dari 3.000.000 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, berbagai materi Pelatihan termasuk Pelatihan Kompetensi dari BNSP, Kemenaker, LKPP, dan berbagai pelatihan kompetensi lainnya. Dengan komitmen yang kuat, menjadikan LPKN sebagai Lembaga Pendidikan terpercaya dan terus berupaya menghasilkan alumni yang berkualitas dan kompeten, serta mengkedepankan kualitas pelayanan dalam setiap penyelenggaraan pelatihan.
Kunjungi Juga Website www.LPKN.id
Elsyn : 08111161320
Irma : 08111242824
Wa Center : 08111326000
Pengunjung Online : 1
Pengunjung Hari ini : 1
Total Pengunjung : 268
