Pengadaan di tahun 2022, telah mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dimana pada tahun 2022 ini kebijakan pada sektor pengadaan telah mulai menggunakan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, kebijakan tersebut juga disertai dengan beberapa peraturan teknisnya, dalam bentuk Perlem LKPP. Beberapa kebijakan telah mengalami perubahan, sehingga prosedur, standar dokumen, serta ketentuan lainnya juga mengalami perubahan, hal ini perlu dicermati oleh para pelaku pengadaan dalam upaya meningkatkan penyerapan anggaran serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Salah Satu tahapan yang sering menjadi titik kritis adalah pada Pemilihan Penyedia, dimana Pokja melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan ketentuan yang telah dituangkan dalam dokumen pemilihannya, tahapan ini perlu dicermati, sehingga sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

• UU No. 2 Tahun 2017, Tentang Jasa Konstruksi
• Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
• Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
• Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan - LKPP No. 2 Tahun 2022 , Tentang Model Dokumen Swakelola
• Perlem LKPP