Pokja pemilihan harus dapat melakukan evaluasi baik bagaimana memastikan terhadap harga satuan pekerjaan diatas 110% yang berpengaruh kepada kontrak dan terhadap kewajaran harga dibawah 80% untuk memastikan penawaran peserta masih mampu melaksanakan pekerjaan.

Berbagai hal tersebut diatas, penting untuk didalami oleh Pengguna, khususnya Pokja Pemilihan, Sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesalahan prosedur, administrasi maupun teknis, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Untuk memahami secara lebih detail berbagai hal tersebut, maka LPKN training and Consulting, akan melaksanakan kegiatan Pelatihan secara Komprehensif selama 2 hari, di Jakarta.

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
• Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
• Perpres 12 Tahun 2021 (Perubahan Perpres 16 Tahun 2018), tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
• SE Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, No.4 Tahun 2022, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga Pada Tender Barang/Jasa Lainnya Dan Pekerjaan Konstruksi
• SE No. 18/SE/M/2021, Tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi
• SE No. 19/SE/M/2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga Pada Tender Pekerjaan Konstruksi