Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berpotensi untuk mendapatkan imbalan secara signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan, maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanan kepada publik secara signifikan dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Hal ini merupakan upaya pengagenan aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi oleh instansi pemerintah daerah yang dikelola “secara bisnis”, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif yaitu dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

1. Memahami Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai unit kerja dengan fleksibilitas pola pengelolaan Keuangan Daerah
2. Struktur Anggaran dalam BLUD
3. Proses Perencanaan dan Penganggaran sebagai strategi memberikan layanan kepada masyarakat
4. Pelaksanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD
5. Pengelolaan BLUD
6. Pengelolaan Barang dalam mendukung layanan BLUD
7. Pengelolaan Tarif Layanan sebagai diantara pelayanan dan kemandirian
8. Pengelolaan Piutang Utang BLUD
9. Pengelolaan Kerjasama untuk meningkatkan pelayanan
10. Pengelolaan Investasi dalam memanfaatkan dana idle dan peningkatan layanan
11. Penatausahaan dan Akuntansi BLUD dalam fleksibilitas dan akuntabilitas
12. Akuntansi BLUD Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD