Risiko hukum tersebut dapat berupa sengketa kontrak, wanprestasi, ketidaksesuaian spesifikasi, keterlambatan pekerjaan, hingga potensi temuan audit dan permasalahan hukum lainnya yang dapat berdampak pada kerugian keuangan negara maupun terganggunya pelaksanaan proyek. Selain itu, dinamika regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pasca berlakunya kebijakan terbaru, menuntut para pelaku konstruksi untuk memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap aspek hukum dalam setiap tahapan pekerjaan.

Dalam praktiknya, masih terdapat keterbatasan pemahaman para pelaku pengadaan, khususnya terkait identifikasi dan pengelolaan risiko hukum secara sistematis dan terstruktur. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini melalui perencanaan yang matang dan pengendalian yang efektif.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis Mitigasi Risiko Hukum pada Pekerjaan Konstruksi guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pihak dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mengelola risiko hukum secara tepat, sehingga pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.