• Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
• Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
• Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan.
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Standard Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan.
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi.
• Surat Edaran Ketua LPJK Nomor 06/SE/LPJK/2022 tentang Pedoman Tata Cara Penugasan Penilai Ahli Kegagalan Bangunan.

Pembangunan infrastruktur seperti Gedung, Jalan, Jembatan, Irigasi dan bangunan konstruksi lainnya bertujuan mensejahterakan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan konstruksi mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dalam prosedur peraturan yang berlaku. Tahapan pengadaan meliputi: perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima.

Hasil akhir pelaksanaan kontrak adalah bangunan konstruksi yang berfungsi sesuai dengan dokumen kontrak dan perencanaannya. Setelah serah terima ke dua pekerjaan konstruksi, maka Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan. Sebelum terjadi kegagalan banguna tersebut, diperlukan upaya pencegahan. Salah satu upaya mencegah kegagalan bangunan adalah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Dalam rangka menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi untuk mencegah Kegagalan Bangunan, maka diperlukan pengetahuan khusus dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, pejabat penanda tanganan kontrak (PA/KPA/PPK) dan penyedia (Kontraktor dan Konsultan) memerlukan pelatihan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi untuk mencegah Kegagalan Bangunan sesuai aturan yang berlaku.