Pelatihan ini mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan, mulai dari tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, hingga pelaksanaan kontrak, serta peran pelaku pengadaan dan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah jenis pengadaan yang ketentuannya dikecualikan, baik sebagian maupun seluruhnya, dari ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan yang dikecualikan ini mencakup beberapa kategori khusus yang memerlukan perlakuan berbeda dari prosedur pengadaan standar. Kategori-kategori ini dirancang untuk mengakomodasi situasi atau kondisi tertentu di mana pengadaan konvensional mungkin tidak sesuai atau efisien. Berikut adalah beberapa jenis pengadaan yang dikecualikan:

• Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): BLU dan BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa karena mereka beroperasi dengan mekanisme keuangan dan pengelolaan yang lebih otonom. Pengadaan dalam kategori ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan operasional dan layanan yang mereka berikan, tanpa harus sepenuhnya mengikuti ketentuan umum yang berlaku.
• Pengadaan Barang/Jasa yang Dilaksanakan Berdasarkan Tarif Barang/Jasa yang Dipublikasikan secara Luas kepada Masyarakat: Pengadaan ini dilakukan dengan mengacu pada tarif yang sudah dipublikasikan dan diketahui secara luas oleh masyarakat. Tarif ini biasanya telah ditetapkan melalui mekanisme pasar atau regulasi tertentu, sehingga pengadaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan.

• Pengadaan Barang/Jasa yang Dilaksanakan Sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sudah Mapan: Dalam beberapa industri, terdapat praktik bisnis yang sudah mapan dan diakui secara luas. Pengadaan barang/jasa dalam kategori ini mengikuti standar dan praktik yang telah diterima dalam industri tersebut, yang memungkinkan proses pengadaan berjalan lebih lancar dan efisien.
• Pengadaan Barang/Jasa yang Diatur dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lainnya: Beberapa pengadaan barang/jasa diatur oleh peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tata cara dan prosedur tersendiri. Pengadaan dalam kategori ini harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut, yang mungkin berbeda dengan ketentuan umum dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya.