Tahun Anggaran 2025 akan segera dimulai, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disahkan oleh Pemerintah. Peluang besar terbuka bagi para pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek pemerintah, khususnya melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa. Salah satu instrumen utama yang menjadi andalan saat ini adalah e-Katalog, yang diakui lebih efektif, efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sebagai upaya terus menerus dalam menyempurnakan sistem pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan e-Katalog Versi 6. Sistem terbaru ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengadaan melalui mekanisme e-purchasing dengan lebih cepat, mudah, dan transparan. Pada tahun 2025, sistem e-Katalog Versi 5 akan resmi dinonaktifkan, sehingga seluruh pengguna diwajibkan untuk beralih ke versi terbaru.
Namun, proses transisi ini membutuhkan pemahaman mendalam dari para pelaku usaha. Banyak dari mereka yang telah memiliki akun di e-Katalog Versi 5 perlu segera melakukan migrasi ke Versi 6 agar dapat terus melakukan aktivitas transaksi dengan lancar. Selain itu, kemampuan untuk memahami tata cara penggunaan fitur-fitur baru di Versi 6, seperti pembuatan akun baru di Portal Pengadaan Nasional (PPN), penayangan produk, hingga transaksi langsung, menjadi kunci keberhasilan dalam memanfaatkan sistem ini secara optimal.
Workshop ini dirancang untuk memberikan bimbingan teknis dan praktis kepada para pelaku usaha dalam mengoptimalkan penggunaan e-Katalog Versi 6. Dengan fokus pada kebijakan implementasi, tata cara pembuatan akun, simulasi penayangan produk, dan demonstrasi transaksi, pelatihan ini bertujuan untuk memastikan para vendor mampu memanfaatkan sistem baru ini secara maksimal. Harapannya, pelaku usaha dapat meningkatkan volume transaksi mereka, tetap mematuhi regulasi yang berlaku, serta mendukung efektivitas dan efisiensi pengadaan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan keterampilan praktis kepada para pelaku usaha (vendor) dalam memanfaatkan e-Katalog Versi 6, sehingga para pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang besar yang tersedia dari anggaran pengadaan pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD. Workshop ini dirancang untuk mendukung pelaku usaha agar dapat bertransisi dari e-Katalog Versi 5 ke Versi 6 dengan lancar, sekaligus mengoptimalkan fitur-fitur terbaru dalam sistem e-Katalog.
1. Meningkatkan Pemahaman Kebijakan
Memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah mengenai implementasi e-Katalog Versi 6 dan pengnonaktifan e-Katalog Versi 5, termasuk latar belakang, manfaat, dan dampaknya bagi pelaku usaha.
2. Membantu Proses Migrasi Akun
Membimbing pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran dan pembuatan akun baru di Portal Pengadaan Nasional (PPN) untuk akses ke e-Katalog Versi 6.
3. Meningkatkan Keterampilan Teknis
Melatih peserta dalam proses penayangan produk secara efektif melalui simulasi langsung, sehingga produk mereka dapat terdaftar dan ditemukan dengan mudah oleh pengguna sistem e-Katalog.
4. Meningkatkan Kemampuan Transaksi
Memberikan panduan teknis melalui demonstrasi transaksi di e-Katalog Versi 6, mulai dari pemilihan produk hingga penyelesaian transaksi, sehingga pelaku usaha dapat mengoptimalkan peluang bisnis mereka.
5. Mengoptimalkan Peluang Pengadaan Pemerintah
Meningkatkan kesiapan pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang besar dari pengadaan yang bersumber dari anggaran pemerintah (APBN dan APBD), yang mencapai jumlah signifikan setiap tahun.
6. Mendukung Efisiensi dan Kepatuhan
Membantu pelaku usaha memahami dan mematuhi regulasi dalam pengelolaan e-Katalog Versi 6, sehingga mereka dapat menjalankan transaksi secara efisien, tepat waktu, dan sesuai aturan.
2 Sesi
Pertemuan
Online
Sabtu, 11
Oktober
2025
Sesi 1 : 10.00 - 12.00 WIB
Sesi 2 : 13.00 - 15.00 WIB
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), adalah lembaga Pendidikan dan Pelatihan, dan telah berkiprah sejak 2005, saat ini LPKN telah tersertifikasi ISO manajemen mutu ISO 90001 2015 serta ISO Pendidikan 21001 2018, tahun 2020 dan 2021 juga mendapatkan 2 rekor MURI, sebagai penyelenggaran pelatihan terbanyak se Indonesia. LPKN telah Terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI dan telah dipercaya oleh puluhan ribu Instansi Pemerintah serta BUMN, dan juga telah menghasilkan alumni lebih dari 3.000.000 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, berbagai materi Pelatihan termasuk Pelatihan Kompetensi dari BNSP, Kemenaker, LKPP, dan berbagai pelatihan kompetensi lainnya. Dengan komitmen yang kuat, menjadikan LPKN sebagai Lembaga Pendidikan terpercaya dan terus berupaya menghasilkan alumni yang berkualitas dan kompeten, serta mengkedepankan kualitas pelayanan dalam setiap penyelenggaraan pelatihan.
Kunjungi Juga Website www.LPKN.id
Mitha : 08111385644
Tari : 08111102991
Wa Center : 08111326000
Pengunjung Online : 1
Pengunjung Hari ini : 2
Total Pengunjung : 1,512
