Rp. 375,000
Rp. 1,950,000
Daftar

DIKLAT ONLINE

PENGHITUNGAN KERUGIAN
NEGARA ATAU DAERAH

4 Sesi Pertemuan Online
15 - 19 Februari 2024
19:00 – 21:00 WIB

Latar Belakang

Dalam upaya menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, aspek pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah memegang peranan krusial. Tidak jarang, kita dihadapkan pada kasus-kasus yang melibatkan kerugian keuangan negara/daerah, yang timbul baik akibat perbuatan melawan hukum maupun kelalaian administratif. Menurut definisi dalam UU Nomor 1 Tahun 2004, kerugian negara adalah "kekurangan uang, barang, dan surat berharga yang nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian", mempertegas perlunya pemahaman yang mendalam dan penanganan yang komprehensif terhadap isu ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menuntut setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian yang efektif dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yang bertugas melakukan pengawasan intern melalui berbagai aktivitas seperti audit, evaluasi, dan pemantauan, harus mampu menyatakan kerugian keuangan negara dengan akurat dan meyakinkan. Dalam konteks ini, kemampuan untuk mengidentifikasi, menghitung, dan merespons kerugian keuangan menjadi sangat penting.

Sayangnya, tidak jarang tantangan muncul dalam bentuk kekurangan keterampilan dan pengetahuan yang memadai di kalangan APIP dan pejabat terkait lainnya untuk menghitung kerugian negara/daerah secara efektif. Hal ini seringkali mengakibatkan kesulitan dalam menentukan nilai kerugian yang akurat, menyulitkan proses pemulihan aset, dan menghambat penegakan hukum serta kebijakan perbaikan. Selain itu, perbedaan metode perhitungan dan interpretasi yang berkembang dapat menyebabkan inkonsistensi dan kebingungan dalam penanganan kasus.

Dengan latar belakang ini, Lembaga Pengembangan Kompetensi Nasional (LPKN) mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan Diklat Kolaboratif Penghitungan Kerugian Negara/Daerah. Tujuan dari diklat ini adalah untuk mengisi kesenjangan kompetensi yang ada, dengan menyediakan pelatihan komprehensif dan terfokus pada penghitungan kerugian negara/daerah. Diklat ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dan analitis yang dibutuhkan dalam menghadapi kasus kerugian negara/daerah yang kompleks.

Diklat ini bertujuan mengembangkan kapasitas dan meningkatkan pemahaman peserta mengenai berbagai aspek terkait kerugian negara/daerah, mulai dari identifikasi indikasi kerugian, pemilihan metode perhitungan yang tepat, hingga implementasi hasil penghitungan dalam proses hukum atau kebijakan perbaikan. Kami percaya bahwa melalui pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang sistematis, diklat ini akan berkontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan negara/daerah, serta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Pelatihan ini akan menggabungkan teori dengan praktek, termasuk sesi interaktif, diskusi kasus, dan simulasi, untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga kemampuan praktis yang diperlukan dalam penghitungan dan penanganan kerugian negara/daerah. Dengan demikian, pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan alat dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien dalam bidang pengawasan keuangan negara/daerah.

MAKSUD PELATIHAN

Pelatihan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah diselenggarakan dengan maksud utama untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta pihak terkait dalam mengidentifikasi dan menghitung kerugian negara/daerah. Maksud dari pelatihan ini adalah untuk menyediakan panduan komprehensif dan praktis yang dapat diimplementasikan dalam pengawasan dan pengendalian keuangan negara/daerah, sejalan dengan regulasi yang berlaku. Pelatihan ini juga bertujuan untuk mengatasi tantangan yang timbul akibat ketidakcukupan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi kasus-kasus kerugian keuangan, serta untuk memastikan bahwa proses penghitungan kerugian dilakukan dengan metode yang akurat dan transparan.

TUJUAN PELATIHAN

  • Mengidentifikasi Indikasi Kerugian Negara/Daerah: Memperlengkapi peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali indikasi kerugian negara/daerah, termasuk tindakan yang melanggar hukum dan kelalaian administratif.
  • Menentukan Metode Perhitungan Kerugian yang Tepat: Membekali peserta dengan berbagai metodologi dalam menghitung kerugian negara/daerah, termasuk penggunaan pendekatan yang sesuai untuk situasi yang berbeda-beda.
  • Penghitungan Kerugian Negara/Daerah: Memberikan keterampilan praktis kepada peserta untuk menghitung kerugian dengan akurat, berdasarkan metode dan prinsip yang telah diajarkan.
  • Merumuskan Manfaat dari Hasil Penghitungan: Memahami bagaimana hasil penghitungan kerugian dapat digunakan untuk memperkuat proses hukum, kebijakan perbaikan, serta mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.
  • Pemahaman Regulasi dan Standar yang Berlaku: Menyajikan pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan standar terkait penghitungan kerugian negara/daerah, termasuk UU Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
  • Meningkatkan Keterampilan Analitis dan Kritis: Mengasah kemampuan analitis dan kritis peserta dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus kerugian negara/daerah.
  • Implementasi Hasil Penghitungan dalam Praktik Pengawasan: Mendorong penerapan praktis dari hasil penghitungan dalam aktivitas pengawasan sehari-hari untuk mencegah dan mengurangi insiden kerugian di masa depan.

    Materi Pelatihan

  • Pemahaman Umum Kerugian Negara/Daerah
  • Pelaporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah
  • Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
  • Proses Pemantauan Kerugian Negara/ Daerah
  • Metode Pembelajaran

  • Pemaparan secara Interaktif
  • Studi Kasus dan Analisis
  • Simulasi dan Studi Kasus

KURIKULUM

Session 1

Pemahaman Umum Kerugian Negara/Daerah

  • Definisi dan Kriteria Kerugian Negara/Daerah: Memahami definisi legal dan karakteristik kerugian negara/daerah berdasarkan UU dan regulasi terkait lainnya.
  • Jenis dan Sumber Kerugian: Mengidentifikasi berbagai jenis kerugian (langsung, tidak langsung, materiil, immateriil) dan sumber-sumber potensial kerugian (kelalaian administratif, tindak pidana, ketidakpatuhan terhadap prosedur, dsb.).
  • Kasus Studi dan Analisis Tren Kerugian: Menganalisis studi kasus nyata untuk memahami dinamika dan pola kerugian negara/daerah.

Session 2

Pelaporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah

  • Standar dan Format Pelaporan: Pedoman dalam menyusun laporan hasil perhitungan kerugian yang sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi yang berlaku.
  • Teknik Penyusunan Laporan yang Efektif: Prinsip-prinsip dalam menyusun laporan yang jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh berbagai pihak terkait.
  • Penggunaan Data dan Bukti: Cara mengumpulkan dan menggunakan data serta bukti yang relevan dalam menyusun laporan kerugian negara/daerah.

Session 3

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

  • Langkah-Langkah Penyelesaian Kerugian: Mempelajari prosedur dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan kerugian, termasuk penanganan administratif dan hukum.
  • Kerjasama Lintas Lembaga: Pentingnya kerjasama antara APIP, lembaga penegak hukum, dan lembaga lainnya dalam proses penyelesaian kerugian.
  • Studi Kasus Penyelesaian Kerugian: Belajar dari contoh praktis dan kasus nyata tentang bagaimana kerugian negara/daerah telah berhasil ditangani dan diselesaikan.

Session 3

Proses Pemantauan Kerugian Negara/Daerah

  • Implementasi Sistem Pemantauan: Pengenalan pada sistem pemantauan untuk deteksi dini dan pencegahan kerugian negara/daerah.
  • Indikator dan Metrik Pemantauan: Menentukan indikator kunci dan metrik yang efektif untuk memonitor kerugian.
  • Penggunaan Teknologi dalam Pemantauan: Memanfaatkan teknologi informasi dan data analitik dalam proses pemantauan untuk efisiensi dan efektivitas.

Waktu Pelaksanaan

4
Sesi
Pertemuan Online

15 - 19
Februari
2024

19:00
-
21:00 WIB

Biaya & Fasilitas

PROMO

Harga Normal

Rp. 1,950,000,-

Harga Promo

Rp. 375,000,-
Daftar Sekarang
  • Fasilitas :
  • Mengikuti 4 Sesi Kelas Online
  • Materi Pelatihan
  • Peraturan Terkait
  • 4 Video Rekaman Pembelajaran
  • E – Sertifikat
  • Doorprize Menarik
Silahkan Hub Kami, jika Memerlukan bantuan Registrasi atau Pembayaran

Daftarkan Diri Anda Sekarang

Harga Normal
Rp. 1,950,000,-
Harga Promo
Rp. 375,000,-
Email
Nama Lengkap Serta Gelar
No.Handphone
Instansi
Unit Organisasi


Alamat


Pilih keikut sertaan


Nama Bank
Nomor Rekening
Atas Nama

Testimoni

Penyelenggara Kegiatan

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), adalah lembaga Pendidikan dan Pelatihan, dan telah berkiprah sejak 2005, saat ini LPKN telah tersertifikasi ISO manajemen mutu ISO 90001 2015 serta ISO Pendidikan 21001 2018, tahun 2020 dan 2021 juga mendapatkan 2 rekor MURI, sebagai penyelenggaran pelatihan terbanyak se Indonesia. LPKN telah Terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI dan telah dipercaya oleh puluhan ribu Instansi Pemerintah serta BUMN, dan juga telah menghasilkan alumni lebih dari 3.000.000 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, berbagai materi Pelatihan termasuk Pelatihan Kompetensi dari BNSP, Kemenaker, LKPP, dan berbagai pelatihan kompetensi lainnya. Dengan komitmen yang kuat, menjadikan LPKN sebagai Lembaga Pendidikan terpercaya dan terus berupaya menghasilkan alumni yang berkualitas dan kompeten, serta mengkedepankan kualitas pelayanan dalam setiap penyelenggaraan pelatihan.

Kunjungi Juga Website www.LPKN.id
Marliana : 08111242824

Pengunjung Online : 1

Pengunjung Hari ini : 1

Total Pengunjung : 828