PPK merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan pengeluaran anggaran negara atau daerah. Peran PPK sangat signifikan karena mereka bertanggung jawab atas perencanaan pengadaan, pengelolaan kontrak, dan pengendalian pelaksanaan kontrak. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi teknis bagi PPK menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan proses pengadaan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa di Indonesia. Dalam rangka mendukung hal ini, LPKN telah menyusun program pelatihan kompetensi teknis yang dirancang khusus untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Program pelatihan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan PPK dalam menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan regulasi dan kebutuhan organisasi.

Pelatihan yang akan diselenggarakan oleh LPKN mencakup kombinasi materi pada kurikulum PPK level 2 dan 3. Dengan pelatihan ini, PPK diharapkan dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawab PPK secara lebih mendalam, sehingga mampu menyusun, melaksanakan, dan mengelola pengadaan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

A. KOMPETENSI PERENCANAAN

1. Mampu melakukan Identifikasi/Reviu Kebutuhan Barang/Jasa dan Penetapan Barang/Jasa.
2. Mampu melakukan penyusunan Spesifikasi Teknis dan/atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada :
   • Pekerjaan Sederhana.
   • Pekerjaan Tidak Sederhana Dan
   • Tidak Kompleks.
3. Mampu melakukan penyusunan Perkiraan Harga pada :
   • pekerjaan sederhana.
   • pekerjaan tidak sederhana dan
   • tidak kompleks.
4. Mampu melakukan perumusan Strategi Pengadaan yang mencakup cara, pemaketan, jadwal pelaksanaan, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. KOMPETENSI PENGELOLAAN KONTRAK

1. Mampu melakukan Pembentukan Tim Pengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pekerjaan tidak sederhana dan tidak kompleks.
2. Mampu melakukan Perumusan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :
   • pekerjaan sederhana.
   • pekerjaan tidak sederhana dan
   • tidak kompleks.
3. Mampu melakukan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :
   • pekerjaan sederhana.
   • pekerjaan tidak sederhana dan
   • tidak kompleks.
4. Mampu melakukan Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah sesuai pedoman.

C. KOMPETENSI PENGADAAN SECARA SWAKELOLA

1. Mampu melakukan Penyusunan Rencana, Persiapan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola sesuai pedoman/panduan dan ketentuan.
2. Mampu melakukan analisis dan pemecahan masalah teknis operasional Penyusunan Rencana, Persiapan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola.
3. Mampu melakukan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (input) berupa:
   • personel dengan keahlian tertentu dan bahan/material sederhana dan umum
   • proses/metode pelaksanaan telah jelas standar/pedomannya dengan variasi pelaksanaan yang rendah dan keluaran (output) yang dapat diukur secara kuantitatif.
   • proses/metode pelaksanaan telah memiliki standar/pedoman yang spesifik sesuai bidang pekerjaan dengan variasi pelaksanaan tergantung pada kondisi lapangan, dan/atau keluaran (output) yang akan dihasilkan dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif.

D. STRATEGI PERSIAPAN MENGHADAPI AUDIT

1. Mampu mempersiapkan berbagai Dokumen dengan baik, dalam rangka menghadapi AUDIT
2. Mampu menjawab seluruh pertanyaan dalam AUDIT sesuai dengan prosedur Pengadaan yang berlaku
3. Mampu mempersiapkan berbagai bukti yang dibutuhkan dalam proses AUDIT