Rp. 485,000
Rp. 1,750,000 Daftar

Kelas Online – Keuangan Daerah

PERCEPATAN PENYUSUNAN APBD 2023
SERTA SINKRONISASI RKPD 2023

dalam Rangka Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah(Berdasarkan Permendagri No. 81 Tahun 2022 dan Permendagri No. 84 Tahun 2003)

7 Sesi Pertemuan Online
23 - 30 November 2022
18:30 – 21:00 WIB

Daftar Sekarang

Latar Belakang

Penyusunan APBD, RKA-SKPD, serta RKPD tahun 2023 merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan Daerah selama satu periode yang harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan dengan memegang prinsip efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan, RKPD Tahun 2023 memuat:

  1. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  2. prioritas pembangunan daerah;
  3. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  4. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di daerah.

Oleh karena hal tersebut, maka dalam rangka Menyusun APBD 2023 yang lebih baik serta sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, maka kami menyiapkan Bimbingan Teknis secara Virtual, sehingga dapat diikuti oleh berbagai pihak dengan biaya yang efisien.

Kegiatan ini juga dilengkapi dengan materi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi SKPD, sehingga diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Bimbingan Teknis ini akan berlangsung selama 7 - 8 hari, dimana setiap sesi pertemuan berkisar 2 - 2.5 jam, untuk memaksimalkan hasil dalam proses pembelajaran.

Ruang lingkup Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 , meliputi :

  1. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
  2. prinsip penyusunan APBD;
  3. kebijakan penyusunan APBD;
  4. teknis penyusunan APBD; dan;
  5. hal khusus lainnya;

Tujuan Training

Dalam training ini peserta akan mempelajari konsep dan implementasi Pedoman Penyusunan APBD dan RKA SKPD TA 2023 secara menyeluruh. Dalam setiap sesi pembahasan disertai discussion sharing & case study berdasarkan aplikasi konsep, serta best practices. Sehingga setelah mengikuti Pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki knowledge & applied skills yang dapat diterapkan dalam pedoman dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD dan RKA SKPD 2023.

Landasan Hukum

  1. UU.No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  2. PP.No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  3. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  4. Permendagri 84 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023
  5. Permendagri 84 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

MATERI PELATIHAN

  • Gambaran Umum Perencanaan dan Penganggaran Daerah
  • Penyusunan RKPD : Kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, Rencana kerja dan pendanaannya
  • Kebijakan dan Teknis Penyusunan APBD 2023, berdasarkan Permendagri 84 Tahun 2022
  • Strategi penyusunan RKA di SKPD berbasis kinerja
  • Sinkronisasi rencana RKA SKPD dengan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa
  • Reviu RKPD dan RKA

Waktu

07 Sesi
Pertemuan
Online

23 - 30
November
2022

18:30
–
21:00 WIB

Biaya

PROMO

Harga Normal

Rp.1,750,000,-

Harga Promo

Rp. 485,000,-
Daftar Sekarang
  • Fasilitas :
  • Mengikuti 7 sesi Pelatihan
  • Materi Pelatihan
  • Peraturan terkait
  • Video Pembelajaran
  • E – sertifikat
  • DOORPRIZE menarik

Raih kesempatan Memenangkan Doorprize/QUIZ Berhadiah

Image Description
  • Hadiah QUIZ (pada saat acara) : Voucer Pelatihan Senilai Rp. 900.000,-
  • Hadiah Utama (30 Desember 2022) : 1 Unit Sepeda Motor NMAX, Uang Tunai Rp. 10.000.000,-

Daftarkan Diri Anda Sekarang

Harga Normal
Rp. 1,750,000,-
Harga Promo
Rp. 485,000,-

Maaf pendaftaran telah ditutup, Silahkan kunjungi LPKN.ID untuk event lainnya


LPKN.ID

Penyelenggara Kegiatan

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) merupakan lembaga Diklat resmi yang berdiri sejak tahun 2005, dan telah Terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI, untuk kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan dan Sertifikasi Barang/ Jasa pemerintah. Saat ini telah memiliki Alumni sebanyak 1.300.580 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, LPKN juga telah medapatkan 2 Rekor MURI, dalam penyelenggaraan Webinar dengan jumlah Peserta lebih dari 100.000 orang.

Kunjungi Juga Website www.LPKN.id
Audi : 0

Pengunjung Online : 1

Pengunjung Hari ini : 1

Total Pengunjung : 3,695