Rp. 350,000
Daftar

Bimtek Online

PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
KEUANGAN DAERAH BAGI SKPD, PPKD, DAN PEMERINTAH DAERAH

Pilih Gelombang

Latar belakang

Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab merupakan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah, harus dikelola dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan mengedepankan asas keadilan dan kepatutan. Hal ini menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden dan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan ini bukan hanya sekadar dokumen, tetapi juga merupakan representasi dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, terdapat tujuh jenis laporan keuangan yang perlu dibuat oleh Pemerintah Daerah, mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Perubahan jumlah dan jenis laporan keuangan ini adalah dampak langsung dari penerapan akuntansi berbasis akrual, yang membawa tantangan baru, khususnya dalam hal persiapan sumber daya manusia.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara memberikan panduan yang jelas mengenai hirarki penyusunan laporan keuangan pemerintah dan identifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses tersebut. Laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan sebelum disampaikan kepada masyarakat melalui DPRD, perlu diperiksa oleh BPK.

Melihat kompleksitas dan signifikansi dari proses ini, bimbingan teknis online ini dirancang untuk membekali SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Materi pelatihan mencakup gambaran umum penyusunan laporan keuangan, pemahaman tentang standar akuntansi, kebijakan akuntansi, dan sistem akuntansi dalam pelaporan keuangan, serta teknik penyusunan laporan keuangan baik di tingkat Pengguna Anggaran maupun di Bendahara Umum, termasuk konsolidasi laporan keuangan. Selain itu, pelatihan ini juga akan meninjau proses reviu laporan keuangan oleh Audit Internal Pemerintah (APIP) dan audit laporan keuangan oleh BPK.

Bimtek ini, oleh karena itu, tidak hanya penting dalam meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga krusial dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Maksud Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis Online ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk memperkuat kapabilitas para pejabat dan staf di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan di tingkat Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan cara yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip keadilan dan kepatutan. Hal ini penting mengingat laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci untuk transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Tujuan Bimbingan Teknis

  1. Memperdalam Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan: Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai standar akuntansi yang berlaku bagi pemerintah daerah, termasuk perubahan terkini dan aplikasinya dalam penyusunan laporan keuangan.
  2. Menguasai Penyusunan Berbagai Jenis Laporan Keuangan: Memberikan keahlian praktis dalam menyusun tujuh jenis laporan keuangan daerah, termasuk neraca dan laporan operasional, sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual.
  3. Meningkatkan Keterampilan dalam Kebijakan dan Sistem Akuntansi: Melatih peserta dalam memahami dan menerapkan kebijakan akuntansi serta sistem akuntansi yang efektif untuk pelaporan keuangan.
  4. Memperkuat Kemampuan Analisis dan Reviu Laporan Keuangan: Membekali peserta dengan kemampuan untuk melakukan analisis dan reviu atas laporan keuangan, baik secara internal oleh APIP maupun dalam persiapan audit oleh BPK.
  5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Melalui peningkatan kompetensi dalam penyusunan laporan keuangan, bimtek ini bertujuan untuk mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
  6. Pemenuhan Standar Pengelolaan Keuangan yang Baik: Memastikan bahwa semua entitas terkait memenuhi standar dan persyaratan pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan peraturan terkait lainnya.
  7. Memperkuat Kesiapan dalam Menghadapi Audit: Mempersiapkan peserta untuk menghadapi proses audit dari BPK dengan menyediakan laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan sesuai standar.
  8. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, Bimbingan Teknis Online ini tidak hanya akan meningkatkan kompetensi individu dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga secara keseluruhan akan berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

Landasan Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
  2. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  4. PP NO. 12 tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  5. PP. No 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah
  6. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
  7. Permendagri No. 77 Tahun 2020, tentang Keuangan Daerah
  8. Permendagri No. 70 Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
  9. Permendagri No. 64 Tahun 2013, Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

MATERI PELATIHAN

  • Gambaran umum Penyusunan Laporan keuangan
  • Standar Akuntansi, kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi dalam Pelaporan keuangan
  • Penyusunan Laporan keuangan di Pengguna Anggaran
  • Penyusunan Laporan keuangan di Bendahara Umum dan Konsolidasi Laporan Keuangan
  • Reviu Laporan keuangan oleh APIP dan Audit Laporan Keuangan oleh BPK

Target Peserta

  • Bagian Pengelola Keuangan dan Akuntansi
  • Bendahara
  • Sekretaris SKPD
  • PPK SKPD
  • Penyusun LK SKPD
  • PPKD
  • Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
  • Auditor
  • APIP

Pelaksanaan

  • 5 sesi Pertemuan Online
  • 19.00 – 21.00 WIB
  • Gel 1 : 15 – 19 Januari 2024
  • Gel 2 : 22 – 28 Februari 2024
  • Gel 3 : 21 – 27 Maret 2024

Fasilitas

  • Mengikuti 5 Sesi Kelas Online
  • Materi Pelatihan
  • Peraturan Terkait
  • 5 Video Rekaman Pembelajaran
  • E – Sertifikat
  • Doorprize Menarik
Silahkan Hub Kami, jika Memerlukan bantuan Registrasi atau Pembayaran

Daftarkan Diri Anda Sekarang

Pilih Gelombang

Testimoni

Penyelenggara Kegiatan

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), adalah lembaga Pendidikan dan Pelatihan, dan telah berkiprah sejak 2005, saat ini LPKN telah tersertifikasi ISO manajemen mutu ISO 90001 2015 serta ISO Pendidikan 21001 2018, tahun 2020 dan 2021 juga mendapatkan 2 rekor MURI, sebagai penyelenggaran pelatihan terbanyak se Indonesia. LPKN telah Terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI dan telah dipercaya oleh puluhan ribu Instansi Pemerintah serta BUMN, dan juga telah menghasilkan alumni lebih dari 3.000.000 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, berbagai materi Pelatihan termasuk Pelatihan Kompetensi dari BNSP, Kemenaker, LKPP, dan berbagai pelatihan kompetensi lainnya. Dengan komitmen yang kuat, menjadikan LPKN sebagai Lembaga Pendidikan terpercaya dan terus berupaya menghasilkan alumni yang berkualitas dan kompeten, serta mengkedepankan kualitas pelayanan dalam setiap penyelenggaraan pelatihan.

Kunjungi Juga Website www.LPKN.id
Elsyn : 08111161320
Wa Center : 08111326000

Pengunjung Online : 1

Pengunjung Hari ini : 2

Total Pengunjung : 1,129