Pelatihan ini dirancang untuk membekali para peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif dalam Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Tahun Anggaran 2025. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu menyusun strategi dan langkah-langkah efektif yang diperlukan untuk memastikan pengadaan jasa konstruksi berjalan sesuai prinsip Value for Money. Hal ini berarti setiap tahapan pengadaan dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga menghasilkan konstruksi berkualitas tinggi yang tepat waktu dan sesuai anggaran.
Pengadaan jasa konstruksi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Proses pengadaan ini mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan konstruksi fisik yang mendukung sektor-sektor strategis seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan energi. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur yang modern dan berkelanjutan, pengadaan jasa konstruksi menjadi krusial dalam memastikan bahwa proyek-proyek ini berjalan sesuai target, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi landasan hukum utama yang mengatur tata kelola pengadaan jasa konstruksi. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan bagi para pelaku konstruksi, serta peningkatan mutu dalam setiap tahapan pengadaan. Dalam pengadaan jasa konstruksi, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi hal mendasar yang harus diterapkan, baik dalam penyusunan dokumen administrasi, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), maupun rancangan kontrak. Hal ini bertujuan agar setiap proyek berjalan dengan tata kelola yang baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang. Oleh karena itu, Bimbingan Teknis Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun 2025 diadakan untuk membekali para pelaku pengadaan dengan keterampilan dan pengetahuan yang komprehensif. Pelatihan ini berfokus pada berbagai aspek kunci, termasuk identifikasi kebutuhan pengadaan, penetapan pihak-pihak yang terlibat, hingga penyusunan spesifikasi teknis dan perhitungan HPS yang akurat. Selain itu, perencanaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga menjadi perhatian utama, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk lokal guna memperkuat daya saing industri nasional.
Melalui bimbingan teknis ini, peserta akan dibekali keterampilan praktis dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), menghitung HPS yang realistis, dan merancang kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan jasa konstruksi pada tahun 2025 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan begitu, pengadaan infrastruktur yang berkualitas dapat terwujud, membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Pelatihan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan teknis kepada para peserta dalam menyusun perencanaan yang komprehensif dan matang dalam pengadaan jasa konstruksi. Dengan dasar hukum yang kuat, yaitu UU No. 2 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, pelatihan ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan konstruksi dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik.
Ceramah dan diskusi interaktif
Studi kasus dan simulasi
Latihan kelompok
Evaluasi dan umpan balik
2
Hari
Pelatihan
28 - 29
April
2025
08:00
-
17:00 WIB
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), adalah lembaga Pendidikan dan Pelatihan, dan telah berkiprah sejak 2005, saat ini LPKN telah tersertifikasi ISO manajemen mutu ISO 90001 2015 serta ISO Pendidikan 21001 2018, tahun 2020 dan 2021 juga mendapatkan 2 rekor MURI, sebagai penyelenggaran pelatihan terbanyak se Indonesia. LPKN telah Terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI dan telah dipercaya oleh puluhan ribu Instansi Pemerintah serta BUMN, dan juga telah menghasilkan alumni lebih dari 3.000.000 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, berbagai materi Pelatihan termasuk Pelatihan Kompetensi dari BNSP, Kemenaker, LKPP, dan berbagai pelatihan kompetensi lainnya. Dengan komitmen yang kuat, menjadikan LPKN sebagai Lembaga Pendidikan terpercaya dan terus berupaya menghasilkan alumni yang berkualitas dan kompeten, serta mengkedepankan kualitas pelayanan dalam setiap penyelenggaraan pelatihan.
Kunjungi Juga Website www.LPKN.id
Irma : 08111242824
Mitha : 08111385644
Wa Center : 08111326000
Pengunjung Online : 1
Pengunjung Hari ini : 2
Total Pengunjung : 7
