Tahun Anggaran 2025 merupakan titik penting bagi pelaksanaan program pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan semakin kompleksnya kebutuhan yang harus dipenuhi, pemerintah dituntut untuk dapat melakukan pengadaan yang tidak hanya cepat, tetapi juga efisien, efektif, dan kompetitif. Salah satu pendekatan yang diandalkan adalah melalui penggunaan Katalog Elektronik (e-Katalog), yang memanfaatkan teknologi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Katalog Elektronik yang dikelola melalui metode e-Purchasing telah terbukti mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam sistem pengadaan nasional.
Saat ini, pemerintah akan melakukan peralihan dari Katalog Elektronik Versi 5 ke Versi 6, yang menawarkan fitur-fitur dan mekanisme yang lebih canggih dan sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pasar. Versi 6 diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses pengadaan dengan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi yang sering kali terjadi dalam versi sebelumnya. Peralihan ini menuntut para pelaku pengadaan, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP), untuk memahami sepenuhnya prosedur dan aplikasi yang baru ini agar mampu menjalankan e-Purchasing dengan lancar tanpa menimbulkan kendala di kemudian hari.
Dalam rangka mendukung kelancaran implementasi Katalog Versi 6 ini, diperlukan sebuah program Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berfokus pada persiapan teknis pelaksanaan e-Katalog Ver 6 dan strategi e-Purchasing. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan keterampilan praktis kepada para peserta, khususnya terkait migrasi dari versi 5 ke versi 6. Selain itu, Bimtek ini juga menekankan pentingnya keahlian teknis dalam pembuatan akun, penayangan produk, hingga transaksi e-Purchasing yang melibatkan negosiasi yang efektif.
Bimtek ini dirancang dengan komposisi 30% teori yang mencakup kebijakan umum dan landasan hukum yang melandasi penggunaan e-Katalog dan e-Purchasing, sementara 70% sisanya adalah praktik dan simulasi langsung. Dengan demikian, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis mengenai peraturan dan kebijakan, tetapi juga keterampilan praktis melalui latihan-latihan aplikasi yang relevan. Misalnya, peserta akan dibimbing dalam pembuatan akun dan penayangan produk pada aplikasi latihan, yang memungkinkan mereka untuk terlibat secara langsung dalam praktik simulasi sesuai dengan aplikasi yang akan digunakan pada tahun anggaran 2025. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku pengadaan dapat langsung mengimplementasikan e-Katalog Versi 6 tanpa kendala teknis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui Bimbingan Teknis ini, diharapkan PPK dan PP memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih komprehensif untuk menjalankan tugas pengadaan barang/jasa pemerintah secara efektif. Mereka juga diharapkan dapat memanfaatkan fitur-fitur Katalog Versi 6 untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya pengadaan yang akuntabel, kompetitif, dan berdaya saing tinggi pada tahun anggaran 2025.
Bimbingan Teknis ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif serta keterampilan praktis bagi para pelaku pengadaan, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP), dalam menghadapi transisi penggunaan Katalog Elektronik dari Versi 5 ke Versi 6. Melalui bimbingan ini, peserta diharapkan mampu menguasai aspek teknis dan operasional e-Katalog Ver 6 serta strategi e-Purchasing, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun anggaran 2025 dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai kebijakan umum, landasan hukum, serta regulasi terkini yang mendasari penggunaan e-Katalog Ver 6 dan pelaksanaan e-Purchasing dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Membekali peserta dengan langkah-langkah teknis dan administratif dalam proses migrasi dari Katalog Ver 5 ke Ver 6, termasuk pemahaman tentang fitur-fitur baru dan perubahan yang ada, agar transisi dapat dilakukan secara mulus tanpa hambatan.
Melatih peserta dalam pembuatan akun, penayangan produk, serta simulasi transaksi e-Purchasing di aplikasi e-Katalog Ver 6 sehingga mereka memiliki kemampuan praktis untuk menerapkan proses pengadaan secara langsung.
Mengajarkan teknik dan strategi negosiasi yang efektif dalam transaksi e-Purchasing untuk memastikan setiap transaksi memenuhi aspek efisiensi biaya dan waktu serta terjaga akuntabilitasnya.
Mengoptimalkan penggunaan e-Katalog Ver 6 untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga proses pengadaan menjadi lebih cepat, transparan, dan kompetitif.
Membantu peserta memahami solusi atas permasalahan umum yang mungkin muncul selama penggunaan e-Katalog Ver 6, serta berbagi best practices yang dapat diterapkan di lapangan.
Memberikan bekal strategis yang mendukung PPK dan PP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang berkualitas, efisien, dan sesuai ketentuan sehingga mampu mencapai hasil yang optimal pada tahun anggaran 2025.
Kebijakan Umum dan Landasan Hukum e- Katalog dan e- Purchasing
Penonaktifan Katalog Elektronik versi 5 dan Migrasi Katalog Elektronik Versi 6
Penjelasan Tata Cara Pembuatan Akun
Pendampingan Praktek Pembuatan Akun (Aplikasi Production)
Penjelasan Tata Cara Transaksi E-Purchasing Negosiasi (PP/PPK)
Praktek Latihan Transaksi E-Purchasing Negosiasi (PP/PPK) (Aplikasi Latihan)
2
Hari
Kegiatan
22 - 23
Mei
2025
08:00
-
17:00 WITA
Cek In Sehari sebelum Kegiatan, & Cek Out Sehari setelah Kegiatan
Cek In Sehari sebelum Kegiatan, & Cek Out Sehari setelah Kegiatan
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), adalah lembaga Pendidikan dan Pelatihan, dan telah berkiprah sejak 2005, saat ini LPKN telah tersertifikasi ISO manajemen mutu ISO 90001 2015 serta ISO Pendidikan 21001 2018, tahun 2020 dan 2021 juga mendapatkan 2 rekor MURI, sebagai penyelenggaran pelatihan terbanyak se Indonesia. LPKN telah Terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI dan telah dipercaya oleh puluhan ribu Instansi Pemerintah serta BUMN, dan juga telah menghasilkan alumni lebih dari 3.000.000 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, berbagai materi Pelatihan termasuk Pelatihan Kompetensi dari BNSP, Kemenaker, LKPP, dan berbagai pelatihan kompetensi lainnya. Dengan komitmen yang kuat, menjadikan LPKN sebagai Lembaga Pendidikan terpercaya dan terus berupaya menghasilkan alumni yang berkualitas dan kompeten, serta mengkedepankan kualitas pelayanan dalam setiap penyelenggaraan pelatihan.
Kunjungi Juga Website www.LPKN.id
Mitha : 08111385644
Amel : 081142425555
Irma : 08119948544
Wa Center : 08111326000
Pengunjung Online : 1
Pengunjung Hari ini : 1
Total Pengunjung : 250