Rp. 350,000
Daftar

Kelas Online

Proses Kerja dan Tata Kelola
Dokumen Administrasi
PPTK dalam Penyelenggaraan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Regulasi Naskah Dinas Pemerintah Daerah)

5 sesi Kelas Online
23 - 30 April 2024
18:30 – 21:00 WIB

Latar Belakang

Reformasi tata kelola keuangan daerah dan pengelolaan dokumen administratif terus dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Dalam konteks ini, peran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menjadi krusial, terutama seiring dengan diperkenalkannya rangkaian peraturan baru yang bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, regulasi naskah dinas pemerintah daerah, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023, tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, masing-masing memainkan peran signifikan dalam membentuk kerangka kerja baru bagi PPTK. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan tanggung jawab yang diemban oleh PPTK tetapi juga menuntut pemahaman yang lebih mendalam dan aplikasi yang lebih tepat dari proses kerja serta tata kelola dokumen administrasi dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah.

PPTK, yang sebelumnya didefinisikan sebagai pejabat dalam unit kerja yang melaksanakan satu atau lebih kegiatan sesuai bidang tugasnya, kini diharapkan untuk memainkan peran yang lebih strategis dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa. Kewenangan dan tanggung jawab yang diperluas ini mencakup pengendalian pelaksanaan kegiatan, pelaporan perkembangan pelaksanaan, penyusunan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran, serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab baru ini membutuhkan pengetahuan yang luas dan keterampilan yang spesifik, tidak hanya tentang prosedur pengadaan dan manajemen proyek tetapi juga tentang tata kelola dokumen dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Lebih dari itu, PPTK juga perlu memiliki kemampuan untuk mensinkronisasikan semua aspek ini dengan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, memastikan bahwa semua pengeluaran dan kegiatan pengadaan dilakukan dengan cara yang paling efisien, transparan, dan akuntabel.

Pelatihan "Proses Kerja dan Tata Kelola Dokumen Administrasi PPTK dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" dirancang untuk menjawab kebutuhan ini. Dengan fokus pada penguatan kapasitas PPTK dalam menghadapi tuntutan peran baru mereka, pelatihan ini bertujuan untuk menyediakan peserta dengan pemahaman yang komprehensif tentang kewajiban mereka, serta alat dan teknik yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan sukses.

Pelatihan ini akan mengeksplorasi berbagai aspek kunci dalam tugas dan kewenangan PPTK, termasuk pengelolaan keuangan daerah, proses pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan naskah dinas pemerintah daerah. Dengan demikian, peserta akan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, dan pengendalian kontrak dapat dilakukan dengan cara yang paling efektif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Pelatihan ini tidak hanya penting dari perspektif kepatuhan terhadap peraturan tetapi juga dalam konteks efisiensi operasional dan peningkatan kualitas layanan publik. Dengan mengoptimalkan proses kerja dan meningkatkan tata kelola dokumen administrasi, PPTK dapat memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara yang memberikan nilai terbaik bagi masyarakat, sekaligus menjaga integritas dan transparansi dalam penggunaan dana publik.

Maksud Pelatihan

Pelatihan "Proses Kerja dan Tata Kelola Dokumen Administrasi PPTK dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" diinisiasi sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Melalui pelatihan ini, diharapkan PPTK dapat memperoleh wawasan yang komprehensif mengenai strategi dan praktek terbaik dalam proses kerja dan tata kelola dokumen, yang merupakan kunci dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tujuan Pelatihan

Pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi PPTK dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus memastikan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan dengan cara yang paling efektif dan sesuai dengan standar etika yang tinggi

  • Menyediakan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi terkini yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah, termasuk perubahan dan pengaruhnya terhadap proses pengadaan dan administrasi.
  • Mengembangkan kapasitas teknis dan administratif PPTK dalam pengelolaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pengendalian kontrak, dengan memanfaatkan praktik terbaik dan alat manajemen modern.
  • Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat, dengan mempertimbangkan prinsip value for money.

Materi Pembahasan

  1. Tugas dan Kewenangan PPTK Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
  2. Tugas Kewenangan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa
  3. Naskah Dinas Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Barang/Jasa
  4. Tata Kelola Tugas PPTK Dalam Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang
  5. Tata Kelola Tugas PPTK Dalam Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
  6. Tata Kelola Tugas PPTK Dalam Pelaksanaan Dan Pengendalian Kontrak

Dasar Hukum Materi

  • Menyediakan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi terkini yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah, termasuk perubahan dan pengaruhnya terhadap proses pengadaan dan administrasi.
  • Mengembangkan kapasitas teknis dan administratif PPTK dalam pengelolaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pengendalian kontrak, dengan memanfaatkan praktik terbaik dan alat manajemen modern.
  • Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat, dengan mempertimbangkan prinsip value for money.
BONUS
  • Materi tata Naskah Dinas Pemerintah 2024
  • Video Pembelajaran Tata Naskah Dinas Pemerintah
GRATIS
  • Template/ Kertas Kerja PPTK
  • Contoh/Rancangan SK

Waktu Pelaksanaan

5
Sesi
Kelas Online

23 - 30
April
2024

18:30
-
21:00 WIB

Biaya

Rp 350,000,
  • Materi Paparan Narasumber
  • Peraturan Terkait
  • Kertas Kerja PPTK
  • 5 Video Pembelajaran
  • Bonus Materi Tata Naskah Dinas
  • Video Pembelajaran Tata Naskah Dinas
  • E-Sertifikat
  • DoorPrize Menarik
Silahkan Hub Kami, jika Memerlukan bantuan Registrasi atau Pembayaran

Raih kesempatan Memenangkan Doorprize/QUIZ Berhadiah

Image Description
  • Dooprize (28 Juni 2024): Smart TV Samsung 40 Inchi, 5 Tshirt Ekslusif
  • Hadiah Utama (30 Desember 2024): 1 Unit Sepeda Motor Yamaha, 1 Unit Handphone Samsung, 1 Unit Jam Tangan (Alexandre Christie), 10 Tshirt Ekslusif

Daftarkan Diri Anda Sekarang

Biaya Pelatihan
Rp. 350,000,-
Email
Nama Lengkap Serta Gelar
No.Handphone
Instansi
Unit Organisasi


Alamat


Pilih keikut sertaan


Nama Bank
Nomor Rekening
Atas Nama

Testimoni

Penyelenggara Kegiatan

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), adalah lembaga Pendidikan dan Pelatihan, dan telah berkiprah sejak 2005, saat ini LPKN telah tersertifikasi ISO manajemen mutu ISO 90001 2015 serta ISO Pendidikan 21001 2018, tahun 2020 dan 2021 juga mendapatkan 2 rekor MURI, sebagai penyelenggaran pelatihan terbanyak se Indonesia. LPKN telah Terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI dan telah dipercaya oleh puluhan ribu Instansi Pemerintah serta BUMN, dan juga telah menghasilkan alumni lebih dari 3.000.000 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, berbagai materi Pelatihan termasuk Pelatihan Kompetensi dari BNSP, Kemenaker, LKPP, dan berbagai pelatihan kompetensi lainnya. Dengan komitmen yang kuat, menjadikan LPKN sebagai Lembaga Pendidikan terpercaya dan terus berupaya menghasilkan alumni yang berkualitas dan kompeten, serta mengkedepankan kualitas pelayanan dalam setiap penyelenggaraan pelatihan.

Kunjungi Juga Website www.LPKN.id
Bella : 08119997339

Pengunjung Online : 1

Pengunjung Hari ini : 34

Total Pengunjung : 1,192