Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391 yang mengharuskan Pemerintah Daerah menyediakan informasi pemerintahan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Mandatori penggunaan SIPD di lingkungan pemerintah daerah juga dipertegas melalui Permenpan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi yang menyatakan SIPD sebagai aplikasi umum yang wajib digunakan. Regulasi ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah, baik di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi, untuk menggunakan SIPD tanpa terkecuali, menggantikan aplikasi sejenis yang sebelumnya digunakan.

Namun, implementasi SIPD saat ini masih menghadapi banyak kendala yang berdampak pada kelancaran penatausahaan keuangan daerah, baik dalam transaksi maupun pelaporan. Beberapa kendala yang sering ditemui termasuk akses aplikasi yang lambat, fitur yang belum tersedia, dan laporan-laporan yang belum dapat dihasilkan. Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi kewajiban memberikan data keuangan dan laporan secara periodik dan tepat waktu kepada Kementerian Dalam Negeri serta instansi lainnya. Keterlambatan atau ketidaktepatan dalam penyampaian data dan laporan ini dapat menimbulkan masalah serius, seperti rekonsiliasi data keuangan OPD dengan RKUD, pengajuan data keuangan ke dewan untuk pergeseran anggaran, pelaporan penjabaran realisasi anggaran ke provinsi, dan penyampaian laporan keuangan ke pemerintah pusat.

Kondisi di atas akan menjadi masalah serius jika pemerintah daerah tidak mampu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, baik rutin maupun berdasarkan permintaan yang telah menjadi mandatori. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pendukung untuk mengatasi permasalahan ini, baik secara manual maupun sistematis.