Perpres 16 Tahun 2018 dan perubahannya, menjelaskan bahwa swakelola adalah cara memperoleh barang / jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah / Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah Lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Salah Satu yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana melaksanakan Swakelola pada sektor yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi, dimana tidak sedikit pekerjaan Konstruksi dilakukan melalui Swakelola pada unit kerja Pemerintah. Masih terdapat kekeliruan baik dalam prosedur maupun perencanaan, serta pelaksanaan teknisnya.

Swakelola tersebut dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan/atau efisien dilakukan oleh Pelaksana Swakelola. Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Ormas dan Kelompok Masyarakat.

• UU No. 2 Tahun 2017, Tentang Jasa Konstruksi
• Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
• Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
• Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan - LKPP No. 2 Tahun 2022 , Tentang Model Dokumen Swakelola
• Perlem LKPP