Sejak keluarnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional "Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" maka sejak itu berbagai perubahan aturan pun banyak terjadi. Mulai dari perubahan aturan TKDN Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, TKDN Modul Surya, pengendalian impor, pencatatan TKDN, sampai dengan bertambahnya jumlah verifikator TKDN. Tidak ketinggalan, pemerintah juga menyiapkan aturan khusus terkait TKDN bagi industri kecil.

Berbagai perubahan ini tentunya menjadi bahan pembelajaran baru bagi insan pengadaan barang/jasa. Oleh karenanya, buku ini menghadirkan secara lengkap aturan-aturan baru yang lahir setelah Instruksi Presiden di atas sampai dengan perkembangan terakhir di bulan Agustus 2024. Secara lengkap, buku ini juga menghadirkan alur proses sertifikasi TKDN. Semoga kehadiran buku ini bisa menjadi referensi tambahan bagi insan pengadaan, khususnya terkait TKDN.

Tidak ketinggalan, karena penghitungan TKDN juga objek audit pengadaan barang/jasa oleh BPKP sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka buku ini juga membahas mengenai apa saja yang menjadi objek audit untuk TKDN dan aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audit TKDN.